fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
Pemerintah Indonesia Percepat Koordinasi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Indonesia Percepat Koordinasi Reformasi Birokrasi
Oleh PGSP   
Jumat, 23 Agustus 2013 10:14

Pemerintah Indonesia makin giat mengakselerasi upaya pelaksanaan  Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi 2013-2017. Didukung oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) melalui proyek Penguatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi (PGSP), para pemangku kebijakan dari jajaran kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seluruh Kepala Daerah, Juli lalu membahas upaya-upaya strategis penyelarasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan inovasi daerah saat ini demi meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan publik. Pembahasan kebijakan nasional ini  difokuskan pada peningkatan daya saing daerah dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan.

“Dari perspektif bisnis, sekitar 26% biaya investasi di Indonesia terpaku pada upaya untuk mendapatkan ijin usaha,” ungkap Rizky Ferianto, Deputi bidang Hukum, Politik, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS. Ferianto menjabarkan bahwa berdasarkan World Economic Forum on Global Competitiveness Index 2012-2013, Indonesia berada di posisi 50 dari 144 negara, lebih baik dari Vietnam dan Filipina.

Photo Credit: merdeka.comHal senada juga diangkat oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo. “Realita Birokrasi di Indonesia diwarnai dengan orientasi budaya kerja yang masih lemah, organisasi yang gemuk, peraturan perundang-undangan tidak harmonis, SDM aparatur yang tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan, kewenangan yang tumpang tindih, buruknya kualitas pelayanan public, serta pola piker yang sangat berfokus pada peraturan”.  Eko menjelaskan bahwa tantangan yang harus diatasi saat ini adalah pesatnya perkembangan teknologi sehinga menyebabkan perubahan harapan masyarakat yang cepat.  Ditambah dengan globalisasi yang semakin masif dimana  tahun 2015 Indonesia akan berada dalam Asean Economic Community dengan Asean Free Trade yang mana baik masyarakat maupun aparatur pemerintah dinilai belum siap dalam menghadapi era tersebut.   Eko menjelaskan bahwa administrasi publik di Indonesia saat ini masih menitik beratkan pada peraturan sehingga tidak menghasilkan aparatur sipil yang inovatif dan berdaya saing. Padahal Indonesia sangat berpotensi  dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti China yang memiliki keterbatasan sistem yang sangat monolitik/tidak demokrasi, India dengan system kastanisasi yang kental, Jepang menerapkan system yang sangat over compliance. Sementara Indonesia mengusung gagasan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance).  Eko berharap di tahun 2025 bisa mencapai birokrasi yang responsive terhadap perubahan domestic dan tantangan global. Wakil Menteri menekankan bahwa kemampuan melakukan RB akan sangat menentukkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah yang pada saat ini sudah semakin rendah. RB dapat dijadikan sebagai pengungkit dalam pertumbuhan ekonomi, kehidupan bermasyarakat dan politik.Kuncinya adalah political commitment oleh kepala daerah (Presiden, menetri, Gubernur, Bupati). “Ada korelasi timbal-balik antara reformasi birokrasi, pembangunan dan pengingkatan daya saing daerah dan hal-hal negatif tersebut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat daya saing Indonesia di dunia.” Tutur Eko Prasojo.

Baru-baru ini, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 98 pemerintah daerah -- termasuk 33 provinsi, 30 pemerintah kota, 35 pemerintah kabupaten -- sebagai proyek perintis pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi provinsi di Indonesia. Tujuannya jelas, bahwa pada tahun 2015 semua tingkat sub-nasional telah menyelesaikan reformasi birokrasi mereka. Batas waktu yang sama juga berlaku untuk semua lembaga nasional, 35 kementerian, 28 lembaga non kementerian dan sekitar 50 lembaga hukum. Sebanyak 19 Kementerian Negara diharapkan untuk menyelesaikan reformasi mereka pada akhir 2013. Yang belum jelas adalah mekanisme pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi di semua pemerintah daerah dan lokal yang notabene memiliki sumber daya, kapasitas, tantangan dan prioritas pembangunan daerah yang berbeda-beda.  Mekanisme pelaksanaan reformasi sangat penting, namun tak kalah pentingnya adalah upaya koordinasi strategis dengan seluruh pemerintah provinsi.

Sementara itu, BAPPENAS-UNDP tahun ini telah  menyelesaikan evaluasi paruh-waktu  pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Meskipun Indonesia berhasil mencapai investment grade lagi setelah 10 tahun, juga adanya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun hasil evaluasi untuk reformasi birokrasi dan tata kelola sebagai salah satu prioritas nasional belum begitu menggembirakan. Untuk 2014, pemerintah telah menetapkan skor 8,0 sebagai target pencapaian Indeks Integritas Pelayanan Public dan skor 75 untuk target Peringkat Kemudahan Berusaha.

“Upaya koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi sangat menantang untuk negara seperti Indonesia dimana lebih dari 237 penduduknya tersebar di 33 provinsi, 399 kabupaten, 98 kota, 6.747 kecamatan dan 78.198 desa yang tersebar di 17.504 pulau," Country Director UNDP Indonesia, Beate Trunkmann menjelaskan. Sejak 2008, melalui Program Penguatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi/PGSP, UNDP giat mendukung  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara melakukan berbagai riset dan kajian kebijakan terkait masalah ini di beberapa propinsi. “Kami mengamati adanya pergeseran  tujuan birokrasi pemerintah provinsi dari pembangunan sosio-ekonomi umum ke isu-isu ekonomi yang lebih spesifik seperti perbaikan peraturan daerah seputar pengembangan daya saing daerah, peluang usaha dan penanaman modal,  efisiensi  dan efektivitas biaya, serta inovasi daerah.” Trunkmann menjabarkan.

Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi

Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif positif untuk memperkuat birokrasi sejak 2010 dengan menerbitkan Keputusan Presiden No. 81/2010 yang mengandung rencana strategis reformasi birokrasi secara detil untuk periode 2010-2025. Rencana ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20/2010 tentang Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014. Road map reformasi birokrasi mengandung rencana detil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat provinsi, yang dianggap sebagai kunci utama membangun sistem pemerintahan demokratis yang menawarkan solusi atas kemiskinan dan kesenjangan.

Pemerintah Gorontalo merupakan provinsi  pertama yang meluncurkan Road Map Reformasi Birokrasi 2013-2017 di Indonesia, sekaligus sebagai provinsi Percontohan Nasional, tepatnya pada 18 Februari 2013 lalu. “Road Map Reformasi Birokrasi  Provinsi merupakan penjabaran dari upaya reformasi birokrasi nasional yang telah dimulai oleh pemerintah pusat pada tahun 2010,” jelas Project Manager PGSP-UNDP, Mellyana Frederika.

Sehubungan dengan hal itu, sejak Juni 2012, UNDP bersama dengan BAPPENAS melalui Proyek Penguatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi (Provincial Governance Strengthening Programme, PGSP) mendukung agenda tersebut agar berjalan juga di semua daerah, dimulai dengan Gorontalo, Bangka Belitung, Aceh dan Nusa Tenggara Timur.  PGSP antara lain memberikan bimbingan teknis dan mengadakan studi/kajian tentang pengaitan dan penguatan antara Reformasi Birokrasi, Pembangunan Daerah dan Daya Saing Daerah. Bangka Belitung pun telah meluncurkan road map reformasi birokrasi-nya pada akhir Mei 2013 serta Aceh pada awal Juli lalu. PGSP menjadwalkan NTT sebagai provinsi berikut yang akan mencanangkan agenda reformasi birokrasi provinsi pada September 2013 ini.

Hasil riset dan kajian BAPPENAS dan UNDP di provinsi-provinsi seperti Gorontalo, Bangka Belitung, Aceh dan NTT menunjukan tren reformasi birokrasi provinsi semakin getol mengdefinisikan kembali peran pemerintah daerah sebagai fasilitator kegiatan sektor swasta. Hal ini demi mendorong peran aktif sektor publik dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dalam kasus Gorontalo, pemerintah provinsi giat menanamkan semangat kewirausahaan dalam upaya reformasi birokrasi mereka dengan mempromosikan isu-isu kunci yang berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis lokal: Layanan Penanaman Modal Asing, Promosi Penanaman Modal Daerah, Keamanan Bisnis dan mendefinisikan kembali peran pemerintah daerah sebagai fasilitator kegiatan sektor swasta. Pendekatan ini telah memungkinkan berbagai komoditas pertanian Gorontalo berhasil menembus pasar internasional seperti Singapura, Vietnam, Korea, Thailand, Malaysia, China dan Jepang.  Demikian pula dengan Bangka Belitung, peran birokrasi publik sekarang cenderung untuk memfasilitasi kebijakan yang berorientasi pasar untuk mempromosikan komoditas lokal seperti pertambangan, minyak sawit, produk perikanan, dan pariwisata. Tren serupa juga terjadi di Aceh, dimana pemerintah provinsi telah mengeluarkan Peraturan Gubernur  No. 18/2010 yang secara langsung menunjuk BP2T Aceh untuk mengelola perizinan usaha dan penanaman modal.

Contoh inovasi dan keberhasilan daerah mengindikasikan adanya implikasi langsung dari reformasi birokrasi dengan daya saing daerah / lokal dalam terhadap sector penanaman modal dan sektor perdagangan. Oleh karena itu, isu-isu pengembangan ekonomi dan daya saing daerah penting dipadukan secara eksplisit ke dalam agenda reformasi birokrasi.

Antara tahun 2008-2012, sebanyak 36 kementerian dan lembaga negara telah menerapkan reformasi, sementara 25 lainnya masih menunggu persetujuan. Beberapa pemerintah daerah juga mulai melakukan reformasi pelayanan publik mereka. Pemerintah telah mengidentifikasi delapan daerah untuk perbaikan, antara lain, pemberian pelayanan publik, refitting organisasi, proses bisnis, regulasi pemangkasan, monitoring dan evaluasi; akuntabilitas, dan menanamkan budaya hasil. Dan demi mendukung pelaksanaan di tingkat provinsi, pemerintah juga menargetkan 74 Kementerian/Lembaga di tingkat pusat bisa menyelesaikan proses reformasi birokrasinya di tahun 2013 in.

III.a.    Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi meluncurkan Road Map Reformasi Birokrasi 2013-2017 sebagai komitmen awal pembenahan aparatur birokrasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah provinsi. Road Map ini diharapkan menjadi model bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN/Kepala Bappenas), Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan itu dalam pidato kunci Seminar “Pengaitan dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Daerah dan Daya Saing Daerah Serta Peluncuran Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo” yang berlangsung di Hotel Quality, Kota Gorontalo, Senin (18/2).

Inefisiensi birokrasi selalu menjadi faktor utama penghambat usaha di Indonesia sehingga memperlemah daya saing bangsa. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara bertahap dan dimulai dari sekarang. Lukita mengatakan, program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga banyak yang terhambat karena perilaku aparatur birokrasi yang tidak berkualitas tersebut. Padahal, birokrasi adalah ujung tombak pelaksanaan program-program pembangunan. “Saya senang karena road map ini menunjukkan adanya komitmen dan aksi yang sama di tingkat provinsi untuk melakukan reformasi birokrasi,” ujarnya.

Lukita menyayangkan inefisiensi birokrasi itu  karena potensi Indonesia untuk menjadi negara maju sangat memungkinkan. Dengan kualitas birokrasi yang terpuruk seperti itu saja, Indonesia tergolong berhasil mencapai beberapa kemajuan, antara lain mendapatkan kembali investment grade setelah 10 tahun absen, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terus menurun, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi meski ekonomi global tengah dilanda krisis. “Dengan kualitas birokrasi yang lebih baik, tentu akan menghasilkan capaian yang lebih baik,” ujarnya.

Acara peluncuran road map berlangsung dengan lancar dipimpin oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Deputy Country Director Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) Indonesia, Stephen Rodrigues; Direktur Desentralisasi, Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan, AusAid, Dr. Petra Karetji; Sekretaris Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Tasdik Kinanto; Sekretaris Daerah Prov. Gorontalo, Prof. Dr. Winarni Manoarfa; Mantan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad; sejumlah pejabat daerah, akademisi, serta aparatur Pemprov Gorontalo.

Senada dengan Lukita, Stephen Rodrigues mengatakan bahwa penguatan kapasitas birokrasi adalah hal penting untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Indonesia. Unsur terpenting untuk memiliki pertumbuhan jangka panjang adalah adanya kepemimpinan yang kuat untuk mewujudkannya.

Menurut Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, road map tersebut disusun oleh sebuah tim yang ditunjuk Gubernur pada Juni tahun lalu. Tim tersebut bekerja di bawah fasilitasi Bappenas dan United Nations Development Programme (UNDP) melalui program penguatan pemerintah provinsi (Provincial Governance Strengthening Programme/PGSP). Dalam road map tersebut, Prov. Gorontalo menetapkan lima program unggulan yang akan diterapkan dalam kurun waktu dua tahun mendatang. Kelima program tersebut adalah Pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berbasis Informasi Teknologi (IT); Digitalisasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH); Pengembangan SIPAMOR on linerevitalisasi e-Procurement dan Unit Layanan Pengadaan (ULP); serta pesan pendek (SMS) Gerbang Desa.

Idris mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan di Gorontalo adalah bagian dari upaya melakukan pembaruan terhadap sistem pemerintahan terutama menyangkut delapan area perubahan, yaitu; organisasi, perundang-undangan, tatalaksana, sumber daya manusia atau aparatur, pengawasan, akuntabilitas, perubahan mindset dan culture set birokrasi.

Sementara itu, dalam konferensi pers yang digelar seusai acara peluncuran, Sekretaris Kemenneg PAN/RB, Tasdik Kinanto mengatakan bahwa dengan adanya road map reformasi birokrasi di Provinsi Gorontalo tersebut, berarti tahapan pembenahan birokrasi sudah jelas. “Saya bersyukur Pemprov Gorontalo berkomitmen secara serius dan ini sudah menjadi kebijakan nasional, baik di pusat maupun daerah. Tolok ukur reformasi birokrasi antara lain mampu memberikan pelayanan berkualitas, cepat, dan bebas dari intervensi politik. Ini bisa dilakukan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ucapnya.

Saat ini, PGSP masih bekerja bersama 3 provinsi lainnya untuk penyusunan roadmap reformasi birokrasi yaitu Bangka Belitung, Aceh dan Nusa Tenggara Timur. Reformasi birokrasi merupakan prioritas nasional Pemerintah Indonesia yang didukung oleh UNDP Indonesia sebagai bagian dari pencapaian cita-cita pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

III.b.      Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusul langkah Gorontalo meluncurkan Road Map Reformasi Birokrasi 2013-2017 yang dilakukan pada Rabu, 22 Mei 2013 di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari aspek penguatan reformasi birokrasi, momen ini tergolong penting. Sebab, dari 34 provinsi di Indonesia, Kep. Babel adalah provinsi kedua yang memiliki Road Map RB setelah Prov. Gorontalo. Oleh karena itu, acara peluncuranini akan dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, H. Eko Maulana Ali, SE dan disaksikan oleh sejumlah pejabat penting, antara lain; Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Prof. Eko Prasodjo; Country Director of United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Beate Trankmann; dan Direktur Desentralisasi, Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan, AusaAid, Dr. Petra Karetji.

Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Road Map RB yang disusun sejak Juni 2012 itu akan dijadikan sebagai rujukan utama bagi pelaksanaan reformasi birokrasi jangka panjang 2013-2017. Untuk menunjukkan komitmennya,Road Map menetapkan delapan capaian (quick wins) yang akan terlaksana di tahun 2013 , yaitu; digitalisasi produk hukum, terintegrasinya absensi pegawai, terintegrasinya database pegawai, satu kecamatan satu miliar, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit provinsi Soekarno Hatta, Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan, E-Complaint pelayanan publik, dan standar pelayanan minimum pada sektor pelayanan dasar. “Delapan hal ini disebut quick wins karena diharapkan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Mellyana.

III.c.    Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) dan Pemerintah Indonesia meluncurkan road map (peta jalan) reformasi birokrasi 2013-2017 untuk Provinsi Aceh pada 2 Juli lalu di Banda Aceh. Provinsi Aceh menjadi provinsi ketiga setelah Gorontalo dan Bangka Belitung yang telah menyusun road map reformasi birokrasi. Road map tersebut disusun oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh  awal  2012 lalu di bawah bimbingan teknis UNDP dan Bappenas melalui Program Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi/Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP). 10 agenda quick wins tahun 2013 dari road map reformasi birokrasi telah disusun; tiga diantaranya adalah: digitalisasi dokumen LAKIP SKPA dan Pemerintah Aceh pada Portal Pemerintah Aceh; Pengembangan Aplikasi yang Mendukung E-Gov; dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Terpadu (Integrated Health Service) Rumah Sakit di Aceh

Direktur UNDP di Indonesia, Beate Trankmaan mengatakan bahwa peluncuran road map reformasi birokrasi menandai babak baru kegiatan pembangunan provinsi Aceh, setelah berhasil bangkit kembali dari bencana tsunami tahun 2004.  “Ini adalah agenda besar yang mungkin butuh kebijakan-kebijakan baru, perda-perda baru dan program-program baru untuk menjamin pelaksanaan yang efektif. Kedepannya, pemerintah Aceh harus siap untuk mengatasi berbagai tantangan terkait.” Trankmann menjabarkan.

Peluncuran road map ini dipimpin oleh Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah; dan dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar; Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas, Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo; Direktur UNDP di Indonesia Beate Trankmann dan Direktur Desentralisasi dan Pengurangan Kemiskinan AusAid, Petra Karetji.**

Pemerintah Indonesia makin giat mengakselerasi upaya pelaksanaan  Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi 2013-2017. Didukung oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) melalui proyek Penguatan Tata Kelola Pemerintah Provinsi (PGSP), para pemangku kebijakan dari jajaran kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seluruh Kepala Daerah, Juli lalu membahas upaya-upaya strategis penyelarasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan inovasi daerah saat ini demi meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan publik. Pembahasan kebijakan nasional ini  difokuskan pada peningkatan daya saing daerah dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan.